Bobot UN SMK Praktik Lebih Besar daripada UN Tulis

Beberapa aturan aturan baru dalam pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun ini di antaranya adalah pemberlakuan lima paket soal, komposisi penilaian, tiadanya kesempatan ujian ulang bagi siswa yang tidak lulus, serta ditiadakannya tim independen. Meskipun begitu, para guru dari beberapa sekolah menilai, secara umum mekanisme dan pelaksanaan UN tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Menurut para guru SMK di DKI Jakarta, dari sekian banyak perbedaan dalam pelaksanaan UN 2011 dengan tahun-tahun sebelumnya, perbedaan paling nyata adalah pemberlakuan lima paket soal dan mekanisme pembagian soal secara acak. Kedua peraturan tersebut merupakan hal paling penting untuk disosialisasikan karena banyaknya keluhan, baik dari siswa maupun para guru tentang pemahaman mereka.

"Setelah beberapa kali disosialisasikan, guru yang awalnya bingung sekarang sudah mulai nyambung. Karena pelaksanaannya memang tak segampang itu," ujar Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, SMKN 5 Jakarta, Hasyim As'ari, Rabu (6/4/2011).

Sementara untuk bobot penilaian, selain 60:40, khusus pada SMK juga menggunakan komposisi lain, yaitu 70 persen dari hasil UN praktik dan 30 persen berdasarkan UN tulis. Aturan baru ini seharusnya dapat melegakan para siswa, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya, kelulusan 100 persen dibebankan kepada hasil UN.

Ketua Panitia UN dan Ujian Sekolah SMKN 40 Jakarta Sukarno mengatakan, bobot praktik 70 dan 30 persennya adalah hasil UN tulis diberikan untuk membidik output dari pembelajaran yang diterima siswa.

"Terutama dari UN praktik, karena dari situ akan terlihat sedalam apa siswa menguasai materi pelajaran," kata Sukarno.

Perbedaan lain yang mencolok, lanjut Sukarno, adalah ditiadakannya tim pengawas independen dari perguruan tinggi. Pada tahun sebelumnya seperti UN 2009 dan 2010, pengawas dari PTN dibutuhkan untuk membantu melakukan pengawasan pelaksanaan UN di sekolah. Namun, kata Sukarno, saat ini para guru mengaku siap melayani siswa sebaik mungkin, guna meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan UN.

"Meskipun berbeda, masalah pelaksanaannya tetap sama. Sama-sama perlu tanggung jawab penuh dalam melaksanakannya," ujar Sukarno.

Read More...

Nilai Rata-Rata UN SD Jabar Naik

Nilai rata-rata Ujian Nasional tingkat Sekolah Dasar Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu. Kelulusan di semua kabupaten kota pun rata-rata 100 persen.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Prof. Wahyudin Zarkasyi, Minggu (19/6) menuturkan, tahun ini rata-rata nilai tiga mata pelajaran yang diraih Jawa Barat yakni bahasa Indonesia 7,80, matematika 7,21, dan IPA 7,33, dengan jumlah total rata-rata nilai UN SD 2011 mencapai 22,34.

Sementara pada UN SD 2010 lalu, rata-rata nilai mata pelajaran bahasa Indonesia 6,93, matematika 7,25, dan IPA 7,10, dengan jumlah 21,28. "Jumlah peserta UN SD tahun ini mencapai 784211 siswa, sementara tahun lalu sekitar 777444 siswa," ujarnya.

Read More...

UN Tidak Lagi Satu-satunya Ukuran Kelulusan

Ujian Nasional tidak lagi menjadi satu-satunya ukuran bagi kelulusan siswa mulai tahun akademik 2010-2011. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditentukan oleh satuan pendidikan berdasarkan rapat Dewan Guru. Meski demikian, siswa harus lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lulus ujian nasional.

“Kriteria kelulusan didasarkan atas kriteria, siswa menyelesaikan seluruh program pembelajaran; Siswa memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, estetika, dan jasmani, olahraga, dan kesehatan,” kata anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Prof. Furqon, Ph.D. dalam rapat koordinasi dan sosialisasi Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) di Hotel Puri Khatulistiwa, Jatinangor, Bandung, Kamis (13/1).

Rapat koordinasi dan sosialisasi UN dan UASBN yang dipimpin Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Prof. Dr. Wahyudin Zarkasy, CPA tersebut diikuti para Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota seluruh Jawa Barat, Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, dan dari perguruan tinggi yang terlibat dalam penyelenggaraan UN dan UASBN.

Menurut Furqon, kriteria penyelesaian seluruh program pembelajaran adalah, siswa SD/MI harus memiliki rapor Semester 1 sampai 12; siswa SMP/MTs harus memiliki rapor Semester 1 sampai 6; siswa SMA/MA harus memiliki rapor Semester 1 sampai 6; siswa SMK 3 tahun harus memiliki rapor Semester 1 sampai 6; dan siswa SMK 4 Tahun harus memiliki rapor Semester 1 sampai 6.

Sedangkan kriteria nilai “baik”, kata Pembantu Rektor I Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ini ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing untuk empat kelompok mata pelajaran. Yaitu, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; Kelompok mata pelajaran estetika; Dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

Mengenai kriteria kelulusan ujian sekolah/madrasah untuk SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK, ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan nilai sekolah/madrasah untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

Furqon mengemukakan, nilai sekolah/madrasah (satuan pendidikan) adalah gabungan 0,60 nilai Ujian Sekolah dan 0,40 rata-rata nilai rapor Semester 3,4, dan 5 untuk SMA/MA; Gabungan 0,60 nilai Ujian Sekolah dan 0,40 rata-rata nilai rapor Semester 1,2,3,4, dan 5 untuk SMP/MTs; Nilai kompetensi kejuruan adalah gabungan 0,70 nilai ujian praktik kejuruan + 0,30 nilai teori kejuruan, di mana kriteria kelulusan kompetensi, kata Furqon. Yang dimaksud kejuruan adalah minimum 6,0, dengan catatan, ujian praktik kejuruan dilaksanakan sebulan sebelum UN dan ujian teori kejuruan dilaksanakan sehari sebelum ujian praktik kejuruan.

Menjelaskan tentang lulus Ujian Nasional, Furqo mengungkapkan rumus NA = 0,60 UN + 0,40 NS. (NA=Nilai Akhir; NS=Nilai Sekolah/Madrasah; UN=Nilai Ujian Nasional). Sementara kriteria kelulusan UN adalah rata-rata NA minimum 5,5 dan tidak ada nilai di bawah 4,0. Sedangkan kelulusan dari satuan pendidikan dirapatkan Dewan Guru dengan memperhatikan nilai akhlak mulia.

Read More...

Saran PPP : Hapus UN SD pada 2012

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyarankan pemerintah agar menghapuskan ujian nasional (UN) tingkat sekolah dasar pada 2012. Di tahun yang sama, PPP juga berharap pemerintah sudah menuntaskan wajib belajar sembilan tahun.

Sekretaris Panitia Pengarah/Steering Commiter (SC) Muktamar VII PPP Leni marlinawati mengatakan, sikap politik tersebut merupakan salah satu bagian dari rekomendasi hasil sidang komisi C. "Rekomendasi itu sudah sah dan final," ujarnya di arena muktamar, Hotel Panghegar Bandung, Selasa (5/7).

Menurut Leni, peserta sidang komisi C Muktamar VII PPP sudah sepakat dalam menilai manfaat UN. Terlepas dari tujuan yang baik untuk standardisasi pendidikan berkualitas, kenyataannya UN lebih banyak memberikan ekses negatif di masyarakat.

Sejauh ini UN telah menimbulkan ketidakjujuran di banyak sekolah. Tidak hanya di kalangan peserta didik, tetapi di tingkat tenaga pendidiknya sendiri. "Mereka lebih terkesan mementingkan cara untuk lulus dari pada memahami dan menguasai ilmu pengetahuan yang diberikan di sekolah," ujar Leni.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PPP mengeluarkan rekomendasi resmi agar pemerintah menghapuskan UN. Pada 2012, setidaknya di tingkat SD, UN sudah dihilangkan. Sementara untuk tingkat SMP dan SMA bisa dilakukan bertahap kemudian. Kader PPP sendiri, nantinya akan merumuskan alternatif bentuk ujian lain sebagai pengganti UN sebagai masukan kepada pemerintah.

PPP juga mendesak pemerintah untuk menuntaskan wajar dikdas sembilan tahun pada 2012. Jika tidak, PPP menilai pemerintah sudah mengkhianati amanat undang-undang.

Read More...

Maaf Hasil UN Bukan Tolak Ukur Mutu Pendidikan

Ketua Education Forum Suparman mengatakan, hasil Ujian Nasional (UN) tetap tidak bisa menjadi tolak ukur peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dikarenakan masih tidak meratanya kualitas guru serta sarana pendidikan di Indonesia. Menurut dia, sebaiknya untuk tahun mendatang pelaksanaan UN dihentikan dahulu.

“UN sebaiknya distop, sambil pemerintah memperbaiki kualitas pendidikan. Biaya yang sudah dikeluarkan cukup besar dan selama ini tidak berdampak pada perbaikan mutu pendidikan. Pemerintah sebaiknya patuh pada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan UN dihentikan,” kata Suparman, Minggu (5/6).

Suparman menjelaskan, hasil kelulusan UN SMA/SMK/MA dan SMP/MTs. tahun ini memang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Namun, hal ini bukan berarti pemerintah berhasil meningkatkan mutu pendidikan.

Suparman mencontohkan seperti hasil UN di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tetap rendah seperti tahun lalu. Ini menunjukkan, belum meratanya kualitas pendidikan.

“Jika UN dihentikan, kelulusan siswa akan ditentukan oleh sekolah seperti dulu. Biarkan sekolah yang memutuskan, karena sekolah yang tahu bagaimana perkembangan siswa yang bersangkutan,” ujar Suparman

Read More...

Solusi Tak Lulus UN SMP

Apa sich Solusinya jika Tak Lulus UN SMP? Ya terang aja jawabnya ada dua : pertama ikut lagi tahun depan, repot juga ya :). Kedua ikut ujian nasional program Paket B setara SMP, itu solusi terbaiknya. Ujian paket-B merupakan ujian kesetaraan untuk SMP, yang jadwalnya daiadakan setelah UN Reguler dan biasanya dalam satu tahun digelar 2 (dua) kali atau dua periode, yakni Periode bulan Juli dan November untuk setiap tahunnya.



Animo warga untuk mengikuti ujian paket terutama paket B dari tahun ke tahun semakin meningkat, karena ada keinginan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi.

Sebaiknya masyarakat agar tidak memandang remeh ujian kesetaraan, karena tingkat kesulitannya sama dengan ujian nasional pendidikan formal, bahkan ada peserta yang beberapa kali mengulang ujian paket.

Dengan semakin banyaknya masyarakat yang berminat mengikuti ujian kesetaraan, menunjukkan tingkat kepedulian terhadap pentingnya jenjang pendidikan terus bertambah, sehingga diharapkan program tersebut mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Dengan ujian kesetaraan ini sudah banyak merasa terbantu setelah mengikuti dan lulus ujian kesetaraan tersebut, selain itu, banyak juga peserta yang lulus bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Read More...

UN Tanpa Pengawas Ala SMPN 5

Saat ini nilai kejujuran dalam dunia pendidikan Indonesia sedang mendapat sorotan publik. Terkuaknya aksi sontek massal dalam ujian nasional sekolah dasar (UN SD) di Surabaya dan Jakarta, menjadi cermin terdegradasi nilai kejujuran. Apalagi, kuat dugaan aksi itu dikoordinasi para guru yang seharusnya menjadi contoh bagi anak didiknya.

Di tengah kemirisan hati melihat kasus tersebut, ada oase di Banjarmasin, Kalsel. Siswa SMPN 5 Banjarmasin diajari bersikap jujur melalui tindakan nyata. Di sekolah itu dilakukan ujian (ulangan umum) tanpa pengawas.

Guru yang menjadi pengawas hanya membagikan soal. Setelah itu mereka keluar kelas. Dan, sepuluh menit menjelang waktu ujian selesai, mereka kembali masuk untuk mengumpulkan lembaran soal dan jawaban.

"Pengawas hanya masuk ketika membagikan soal dan lembar jawaban soal. Menanyakan apa ada soal yang buram atau rusak.
Baru masuk ruang lagi pada sepuluh menit menjelang uijian usai," kata Wakil Kepala SMPN 5, Hasna, Jumat (17/6/2011).

Bagaimana hasil ujian itu? Beragam. Nilai yang diperoleh siswa, berbeda-beda. Kondisi itu sesuai harapan para guru. Pasalnya, jika jawaban siswa banyak yang sama, maka bisa diindikasikan terjadi ketidakjujuran.

Menurut Hasna, sebelum melakukan tes kejujuran melalui ujian tanpa pengawas, mereka menanamkan nilai itu melalui kantin kejujuran. "Alhamdulillah, sudah dua tahun ini kantin itu masih bisa bertahan. Tidak semua jujur, namun kita terus bina tahap per tahap, sambil diberi pengetahuan tentang kejujuran," katanya.

Selain itu, nilai kejujuran juga ditanamkan melalui pendidikan agama. "Di sela penyampaian materi pelajaran, para guru tidak sungkan menekankan pentingnya nilai kejujuran. Juga melalui pendidikan agama dengan mencontohkan sikap jujur Rasulullah," ujar Hasna.

Seorang siswa, Saadah mengatakan ujian umum tanpa pengawas, bisa membuatnya lebih tenang dan konsentrasi ketika mengerjakan soal.

Tidak ingin mencontek? Mendengar itu, Saadah hanya tersenyum. "Yang pasti bisa lebih konsentrasi. Mengerjakan soal juga lebih lancar," katanya.

Sedangkan Kepala SMPN 5, HM Azhari mengatakan gebrakan menanamkan kejujuran itu merupakan bentuk nyara motto UN: Prestasi yes, kejujuran harus. "Kejujuran itu harus dilatih. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?" tegasnya.

Read More...