Tuesday, September 20, 2011

Sekolah Menengah Pertama

Sekolah Menengah Pertama yang disingkat dengan SMP merupakan jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat). Sekolah menengah pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Saat ini Sekolah Menengah Pertama menjadi program Wajar 9 Tahun (SD, SMP).

Lulusan sekolah menengah pertama dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan (atau sederajat). Pelajar sekolah menengah pertama umumnya berusia 13-15 tahun. Di Indonesia, setiap warga negara berusia 7-15 tahun tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yakni sekolah dasar (atau sederajat) 6 tahun dan sekolah menengah pertama (atau sederajat) 3 tahun.

Sekolah menengah pertama diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan sekolah menengah pertama negeri di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota. Sedangkan Kementerian Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural, sekolah menengah pertama negeri merupakan unit pelaksana teknis dinas pendidikan kabupaten/kota.

Untuk belajar di SMP/MTs atau yang sederajat, anak-anak usia SMP dapat memilih sekolah yang sesuai dengan pilihan dan kesempatan yang dimiliki, seperti:

1. SMP Negeri atau SMP Swasta Biasa
2. SD-SMP Satu Atap
3. SMP Terbuka
4. MTs Negeri atau MTs Swasta atau sekolah lainnya yang sederajat
5. Pondok Pesantren Salafiyah yang menyelenggarakan program Wajib Belajar

Read More...

Sekolah Dasar

Sekolah dasar (disingkat SD) adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Sekolah dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Lulusan sekolah dasar dapat melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat).

Pelajar sekolah dasar umumnya berusia 7-12 tahun. Di Indonesia, setiap warga negara berusia 7-15 tahun tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yakni sekolah dasar (atau sederajat) 6 tahun dan sekolah menengah pertama (atau sederajat) 3 tahun.

Sekolah dasar diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan sekolah dasar negeri (SDN) di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan Kementerian Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural, sekolah dasar negeri merupakan unit pelaksana teknis dinas pendidikan kabupaten/kota.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Nomor 20 Tahun 2001) Pasal 17 mendefinisikan pendidikan dasar sebagai berikut:
(1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
(2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
Read More...

Istighosah Jelang UN SD di Kendal

Menghadapi unian nasional (UN) siswa kelas VI Sekolah Dasar (SD) Purwokerto 2, Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, menggelar istighosah, bersama guru dan orang tua mereka, Kamis (5/5). UN SD berlangsung mulai 10 Mei.

Doa bersama yang dilakukan di aula sekolah itu, berlangsung sangat khusuk. Sebagian siswa, malah ada yang meneteskan airmata, saat berdoa bersama yang dipimpin kepala sekolah, Hari Sulistiono.

Usai melakukan doa bersama tersebut, salah satu siswa, Irfan Wahyu Saputra, menyatakan ikut istighosah supaya lulus sehingga dapat melanjutkan ke sekolah menengah pertama (SMP). Ia mengaku degdegan, menghadapi UN. "Saya takut tidak lulus sekolah," kata Irfan. Ia menambahkan, selain melakukan istighosah ia menambah waktu belajar.

Kepala SD Purwokerto 2 Kendal, Hari Sulistiono, mengaku bahwa kegiatan istighosah hanyalah salah satu kegiatan menjelang UN.

"Belajar sangat penting. Berdoa, untuk meminta kepada Allah supaya kita diberi kekuatan dan kenikmatan, serta rezeki. Salah satu rezeki itu adalah lulus ujian nasional dengan nilai sangat baik," kata Hari.
Read More...

Ujian Nasional SD Berjalan Lancar

Hari pertama ujian nasional sekolah dasar di sejumlah daerah berjalan relatif lancar. Tidak ditemukan kasus kecurangan dan kekurangan lembar soal, kecuali ada beberapa siswa tidak ikut ujian nasional karena ikut orangtuanya pindah kota.

Berdasarkan pemantauan di Kabupaten Bandung, Purwakarta, dan Garut, serta di Makassar, Banjarmasin, Jember, dan kota-kota lainnya di Tanah Air, distribusi soal berjalan lancar dan lebih baik daripada tahun lalu.

”Bahkan untuk daerah yang terkena bencana alam, seperti Kabupaten Garut, distribusi soal dan pakaian seragam siswa bisa ditanggulangi,” kata Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Wahyudin Zarkasyi saat mendampingi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat meninjau ujian nasional di SD Negeri Sukawarna 2, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Selasa (10/5). Di Jabar, sekitar 768.000 siswa mengikuti UN.

Anggota Dewan Pendidikan Jabar, Iwan Hermawan, mengatakan, dari sisi pelaksanaan UN SD, relatif tidak ada masalah, kecuali kurangnya anggaran untuk tenaga pengawas.

”Panitia ujian di beberapa SD di Kota Bandung mengaku menggunakan dana bantuan operasional sekolah untuk menutup kekurangan dana. Anggaran ujian sebesar Rp 9.300 per siswa dinilai tak mencukupi,” kata Iwan yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia.

Di Makassar, Sulawesi Selatan, berbeda dengan tahun lalu, tidak ada lagi guru yang menjemput murid untuk ikut UN.

”Tahun lalu ada murid yang harus dijemput guru karena ternyata lupa jadwal ujian,” kata Kepala SDN Inpres Batua I, Makkassar, Ramli.

Pengamanan UN juga tetap ketat seperti pada penyelenggaraan UN SMA dan SMP. Perwakilan sekolah yang ditemani dua anggota polisi mengambil soal ujian pada pagi hari dan mengembalikan lembar jawaban ke unit pelaksana teknis daerah dinas pendidikan siang harinya.

Dikirim lebih awal

Di Kota Baru, Kalimantan Selatan, soal UN tingkat SD di Pulau Sembilan dikirim sehari lebih awal dari jadwal ujian. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi cuaca karena untuk mencapai kepulauan itu butuh waktu tempuh 5-6 jam melalui laut dari ibu kota Kabupaten Kota Baru.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Baru Eko Suryadi WS mengatakan, soal diantar ke sekolah pada Senin. Untuk mengantisipasi kebocoran, pihak sekolah melibatkan polisi untuk menjaga soal-soal itu.

78 siswa tak ikut UN

Di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sedikitnya 78 siswa tidak mengikuti UN dan dinyatakan mengundurkan diri. Sebagian besar dari mereka yang mengundurkan diri itu karena ikut orangtua pindah ke luar kota dan ada surat pernyataan yang disampaikan kepada pihak sekolah.

Kepala Bidang Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Jember Jumari mengatakan, paling banyak siswa yang mundur adalah SD di Kecamatan Sukorambi sebanyak 16 orang. Sementara peringkat kedua adalah SD yang ada di wilayah Kecamatan Rambipuji, yakni 14 orang.

Siswa yang tidak melaksanakan UN karena ikut orangtua, menurut Jumari, sulit untuk bisa mengikuti ujian susulan. Mereka memang dianggap mengundurkan diri. Begitu juga keberadaan mereka diragukan bisa ikut ujian di tempat yang baru.

Di Surabaya, pelaksanaan UN tingkat SD diwarnai pergantian lembar jawaban bagi siswa sekolah luar biasa (SLB) yang tidak menggunakan braille. Lembar jawaban bagi siswa di SLB-A Yayasan Pendidikan Anak Buta (YPAB) Surabaya sama dengan peserta normal.

Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) YPAB Surabaya Nurul Gimawati mengaku, pihaknya sempat kaget ketika membuka amplop berisi soal-soal ujian dan lembar jawaban yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi siswa di sekolah tersebut.

”Saya memang sempat kaget, tetapi segera menempatkan guru sebagai pendamping sehingga siswa tidak perlu menunggu lama untuk mengerjakan soal ujian nasional,” ujar Nurul.
Read More...

UN SD 2011diikuti 4 Juta Siswa

Hari ini 4.249.367 siswa sekolah dasar sederajat mengikuti ujian nasional hingga Kamis (12/5). Pada UN kali ini, pemerintah pusat menitipkan 25 persen soal Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA, sedangkan 75 persen soal lainnya dibuat pemerintah provinsi.

Meski dalam prosedur operasi standar (POS) UN SD Tahun Pelajaran 2010/2011 disebutkan kriteria kelulusan UN ditetapkan setiap sekolah, standar kelulusan di sejumlah daerah ditetapkan pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota.

Penetapan kelulusan mengkaji pencapaian nilai minimal siswa selama beberapa kali uji coba (try out) UN yang dilaksanakan dinas pendidikan setempat.

Di Yogyakarta, setiap sekolah diharapkan mematok nilai minimal kelulusan UN untuk tiap mata pelajaran 4,0. Adapun nilai akhir (yang dihitung dari 60 persen nilai UN ditambah 40 persen nilai sekolah) minimal 5,5.

”Mulai tahun ini, kriteria kelulusan UN ditetapkan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edy Heri, Senin (9/5).

Di DKI Jakarta, kriteria kelulusan diserahkan di setiap sekolah. Untuk mata pelajaran Matematika, nilai minimal ditetapkan 3,0, sedangkan IPA dan Bahasa Indonesia minimal 4,00.

Menurut Kepala SDN Duri Pulo Suharto, pengawasan ruang kelas saat UN dilakukan dua guru dari sekolah lain. Sekolah baru bisa mengambil soal tiap mata pelajaran pada pukul 05.30 di unit pelaksana teknis dinas (UPTD) dinas pendidikan tingkat kecamatan.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan, dalam surat keterangan hasil UN (SKHUN) tahun ini, bukan hanya menampilkan nilai UN tiap mata pelajaran. Nilai UN, nilai sekolah, dan nilai akhir akan dimasukkan dalam SKHUN.

”Biar masyarakat menilai apa maknanya jika nilai sekolah dan nilai UN beda jauh,” kata Nuh.

Siswa menginap

Di Garut, Jawa Barat, sebanyak 26 siswa SDN Sukanagara III di Cimedang, Kecamatan Cisompet, terpaksa menginap di rumah guru untuk memudahkan mengikuti UN. Akses jalan dari rumah siswa ke lokasi UN terhambat tanah longsor dan arus sungai yang deras.

”Siswa akan menginap tiga hari agar mereka datang tepat waktu dan punya kesempatan belajar lebih banyak. Sebanyak 89 siswa dari empat SDN di Sukanagara bergabung mengikuti UN di SDN Sukanagara II di Kampung Datar Pasang,” kata Kepala SDN Sukanagara III Elis Hendrayati.

Sebelumnya, sekitar 100 siswa sekolah dasar di lima kecamatan di Garut dikhawatirkan sulit ikut ujian nasional. Tempat tinggal dan sekolah mereka rusak diterjang banjir.

Rita (14), siswa SDN Sukanagara III, tak keberatan menginap di rumah guru. Ia senang karena bisa belajar bersama.
Read More...

UN di Ciamis Berlangsung Tertib

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) hari pertama Senin (18/4) di Ciamis berjalan tertib dan tidak ada laporan soal bocoran soal atau hal-hal lain yang menyebabkan terganggunya pelaksaan UN. Namun demikian, pada hari pertama itu, di sejumlah SMK ternyata ada sejumlah siswa yang tidak hadir, karena sakit.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Ciamis H.Iing Syam Arifin usai melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah di Ciamis, bersama Kapolres Ciamis AKBP,Agus Santoso dan Kadisdik Drs. H.Akasah. “Alhamdulilah pada hari pertama lancar. Semua peserta di tiap sekolah yang saya kunjungi, hadir semua,” ujar dia.

Senin kemarin, Iing bersama rombongan melakukan kunjungan ke SMKN 1 Ciamis, SMAN 1 Cihaurbeuti dan SMK Nurul Huda Kec. Panumbangan. Ke tiap sekolah yang dikunjungi, Iing mengecek kesiapan siswa, pendistribusian soal dan ruangan pengawas. Terkadang Iing juga langsung berdialg dengan guru dan pengawas.

Di tempat terpisah, Koordinator Pelaksana UN SMA/SMK Ciamis, H.Nana Ruhena m mengatakan bahwa keehadiran UN hari pertama mencapai 99%. Pasalnya ada sejumlah siswa yang tidak hadir dengan alasan sakit.

Siswa yang tidak hadir tersebut, kata dia, antara lain lima orang dari SMK, SMKN, SMK PGRI, SMK Hepweti, dan dua orang dari SMAN 1 Panjalu serta SMA Darusalam. “Ada juga yang tidak mengikuti UN karena meninggal dunia, yakni siswa SMK Putra Pangandaran,” ujar dia.
Read More...

Sekolah Dilarang Umumkan Hasil UN

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Oji Mahroji menegaskan, sekolah dilarang mengumumkan hasil Ujian Nasional (UN) 2011 SMA/SMK/MA, Senin (16/5).

Hasil kelulusan akan dikirimkan ke alamat masing-masing siswa melalui pos. Hal ini, kata Oji, untuk menghindari siswa yang berkumpul di sekolah yang kemudian bisa memicu konvoi kendaraan bermotor dan coret-coret seragam.

"Besok (Senin 16/5) kan libur, jadi sebaiknya siswa di rumah saja menunggu surat kelulusan yang dikirimkan lewat pos. Dinas Pendidikan Kota Bandung sudah meminta kepada semua SMA/SMK/MA untuk mengawasi siswanya dan tidak mengumumkan kelulusan di sekolah," kata Oji, Minggu (15/5).

Untuk yang belum lulus, kata Oji, bisa memilih dua alternatif, yaitu mengukuti ujian paket C atau mengulang tahun depan. Dinas Pendidikan Kota Bandung menyerahkan sepenuhnya kepada siswa , tidak ada anjuran untuk mengikuti paket atau mengulang tahun depan. Itu hak siswa sepenuhnya untuk memilih.

Jika siswa memilih untuk mengikuti paket C bisa daftar pada Juni ini untuk ikut ujian paket C pada Oktober mendatang. “Juni ada ujian, tapi tidak akan kekejar, karena pendaftarannya sudah selesai,” ujar Oji.
Read More...